Contoh Pemerintahan Yang Tidak Transparan

Pemerintahan yang tidak transparan adalah pemerintahan yang tidak terbuka , maksudnya adalah system pemerintahan didalam memerintah suatu area diakui ditutup-tupupi dan tidak sudi terima ataupun mendapat

campur tangan dari pihak luar . system pemerintahan yang tidak transparan ini sudah pasti bakal menciptakan suasana yang tidak kondusif , suasana yang tidak nyaman tentram dan sejahtera .

Berikut beberapa umpama system pemerintahan yang tidak transparan .

KORUPSI

ya , masalah korupsi merupakan keliru satu umpama tindak pejabat yang tidak terbuka kepada rakyat nya . mereka menutupi diri sehingga rakyat tidak tau apa yang tengah terjadi , apa yang tengah mereka jalankan . mereka para

Memilih Pemimpin Yang Amanah koruptor menganggap kecuali β€œ ah , rakyat tidak tau apa-apa tentang duwit ini” jadi mereka tinggal menaruh nya untuk memperkaya diri serta sanak saudaranya . didalam masalah terbesar yang dulu terjadi terutama di Indonesia , korupsi ini tambah dijadikan ajang lomba banyak-banyakan duwit mana yang menghasilkan korupsi terbanyak . umpama adalah masalah century Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga dikira jalankan rekayasa aturan sehingga Bank Century mendapat tambahan dana. Beberapa hal kemudian terungkap pula, waktu Bank Century didalam pengawasan khusus, tersedia penarikan dana sebesar Rp 938 miliar yang pasti saja, menurut BPK, melanggar aturan BI. Pendek kata, terungkap beberapa praktek perbankan yang tidak sehat. Ini menunjukan bahwa pemerintahan nya tidak transparan

DEMONSTRASI
Adanya demonstrasi maupun unjuk rasa yang biasanya dijalankan oleh mahasiswa merupakan keliru satu umpama system pemerintahan yang tidak transparan . mereka memprotes kebijakan pemerintah yang diakui mementingkan diri daripada urusan rakyat . kebijakan yang bakal dikeluarkan condong ditutup-tutupi , sehingga lewat mahasiswa lah aspira penduduk mampu tersalurkan .

Kebijakan tanaman tembakau
Pemerintah sebelum saat nya mencanangkan bakal menambahkan perlindungan dana kepada para petani tembakau Namun yang terjadi sesudah penduduk menanam tembakau , dana yang dijanjikan untuk menyejahterakan rakyat tambah dipakai untuk mobil dinas . para petani menganggap pemerintah tidak transparan dikarenakan Dana cukai yang mestinya dikembalikan untuk mensejahterakan petani tembakau, justru dipakai untuk mematikan keberlangsungan hidup petani tembakau.

Kenaikan harga BBM
Naik nya harga BBM jelas mencekik orang – orang bersama dengan ekonomi rendah . perlindungan subsidi yang dicanangkan pemerintah untuk meredam protes penduduk masih diprotes , mereka menganggap pemerintah main-main didalam masalah pengadaan subsidi . keyakinan mereka kepada pemerintah telah luntur dimakan janji-janji kebijakan yang tidak terealisasi . ini merupakan keliru satu umpama pemerintahan yang tidak transparan

Tilangan polisi
apa yang kita peduli dikala lihat gambar ini ? razia ? atau duwit 50 ribu ? ya , inilah yang terjadi di Indonesia . razia yang sering dijalankan polisi sering kali dimanfaatkan untuk memperkaya diri . padahal bersama dengan sikap polisi layaknya ini , keyakinan penduduk kepada polisi tambah lama bakal mengalami penurunan . menghendaki duwit pelican sehingga bebas dari tilangan . yeah .. this is Indonesia !!

System pemerintahan yang tidak transparan sudah pasti bakal memicu suatu suasana yang tidak selaras pada penguasa dan rakyatnya . maka dari itu , mesti diadakannya upaya – upaya untuk menghambat terjadinya suatu system pemerintahan yang tidak transparan , berikut adalah upaya pencegahan sehingga pemerintahan yang tidak transparan mampu dicegah atau tidak terjadi .

ada 3 jalur yang dijalankan kegunaan menghambat pemerintahan yang tidak trasnparan .

A. jalur pemerintahan .

1. Pemerintah dan pejabat publik mesti pengawasan melekat (waskat) dari aparat berwenang,

DPR, dan penduduk luas sehingga yang terbukti bersalah diberikan sanksi yang tegas tanpa diskriminasi

2. Mengefektifkan peran dan manfaat aparat penegak hukum, layaknya kepolisian, kejaksaan, para hakim, serta komisi pemberantas korupsi

3. Membekalan secara intensif dan sistematis terhadap aparatur

bobby nasution dan pejabat publik didalam hal nilai-nilai agama dan sosial budaya

4. Menegakkan supermasi hukum dan perundang-undangan secara berkesinambungan dan bertanggung jawab serta menjamin dan menghormati hak asasi manusia

5. Mengatur peralihan kekuasaan secara tertib, damai dan demokrastis sesuai bersama dengan hukum dan perundang-undangan

6. Menata kehidupan politik sehingga distribusi kekuasaan didalam berbagai tingakat struktur politik dan interaksi kekuasaan mampu terjadi bersama dengan seimbang

7. Meningkatkan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab didalam penyelenggaraan negara serta memberdayakan penduduk untuk jalankan kontrol sosial secara konstruktif dan efisien

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *